Sabtu, 11 Mei 2024

Breaking News

  • 15 ribu Masyarakat Hadiri Open House Pj Walikota Pekanbaru   ●   
  • Tokoh FTE Rekomendasi Audit Keuangan BSP, Jefry Noer: Itu Pipa Bocor Apa Koyak?   ●   
  • Pj Walikota Launching Mobil Layanan Cepat LPJU dan Bus TMP Gratis Bagi ASN   ●   
  • Pemko Pekanbaru Gesa Perbaikan Infrastruktur Untuk Masyarakat   ●   
  • PASCA PEMILU 2024,KESBANGPOL KAMPAR BERHARAP ORMAS DI KAMPAR KOMITMEN JAGA KAMTIBMAS TETAP KONDUSIF   ●   
Rapat Paripurna DPRD Pekanbaru Terkait Ranperda Pengerustamaan Gender
Selasa 00 0000, 19:44 WIB
Rapat Paripurna ke-7 masa persidangan III DPRD Pekanbaru dengan agenda pertama pandangan umum fraksi DPRD Kota Pekanbaru terhadap Ranperda Tentang Pengerustamaan Gender Pekanbaru, Selasa (1/8/2023)

PEKANBARU - Rapat Paripurna ke-7 masa persidangan III DPRD Pekanbaru menggelar Rapat Paripurna dengan dua agenda pertama pandangan umum fraksi DPRD Kota Pekanbaru terhadap Ranperda Kota Pekanbaru tentang Penyampaian Ranperda Tentang Pengerustamaan Gender Pekanbaru, Selasa (1/8/2023). 

Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Sabarudi ST dari Fraksi PKS memimpin langsung rapat paripurna ini, di dampingi Kabag Perundangan Meisisco.

Sedangkan Pj.Walikota Pekanbaru Muflihun yang di wakili oleh Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution beserta Forkompinda dan Anggota Dewan yang terhormat DPRD Kota Pekanbaru lainya. Tentu saja jalanya rapat paripurna ini setelah memenuhi syarat quorum dari kehadiran anggota dewan DPRD Pekanbaru. 

Sekdako Pekanbaru Indra Pomi Nasution menyampaikan, Ranperda ini diusulkan agar perempuan berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, Ranperda ini telah dibahas sebelumnya untuk mengimplementasikan Instruksi Presiden RI Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG).

Dengan Ranperda ini diharapkan kondisi dimana adanya diskriminatif gender bisa diminimalisir. selama ini perempuan jarang dilibatkan dalam perencanaan pembangunan, karena adanya pembatasan peran perempuan nantinya juga pembangunan pendidikan yang responsif gender merupakan urusan yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru Perda kesetaraan gender sudah saatnya di terapkan di setiap instansi pemerintah, agar perempuan berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. 

Tentu saja Ranperda Pengarusutamaan Gender ini perlu di bahas sesuai dengan peruntukannya, perlu dihadirkan tim ahli dari akademisi serta masukan sejumlah aktivis perempuan.

“Ranperda ini tentu saja sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Nantinya, Perda tersebut dapat berpihak pada kaum perempuan, bukan hanya di instansi pemerintah tapi di semua lini strategis pembangunan,” ucap Indra Pomi. 

Dalam keterangannya Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Sabarudi ST mengatakan bahwa setelah Ranperda ini disampaikan maka DPRD Pekanbaru akan membahas sesuai dengan tahapannya. 

Untuk pembahasan lanjutan akan di undang leading sektor terkait . tentunya di komisi yang paralel sesuai bidang mitranya. Kita berharap semoga tahun ini sudah tuntas,” tutup Sabarudi. (Galeri)




Editor :
Kategori : DPRD Pekanbaru
Untuk saran dan pemberian informasi kepada katariau.com, silakan kontak ke email: redaksi riaumadain.com
Komentar Anda
Berita Terkait
 
 
Copyrights © 2022 All Rights Reserved by merdeka24.com
Scroll to top