Senin, 17 Juni 2024

Breaking News

  • 15 ribu Masyarakat Hadiri Open House Pj Walikota Pekanbaru   ●   
  • Tokoh FTE Rekomendasi Audit Keuangan BSP, Jefry Noer: Itu Pipa Bocor Apa Koyak?   ●   
  • Pj Walikota Launching Mobil Layanan Cepat LPJU dan Bus TMP Gratis Bagi ASN   ●   
  • Pemko Pekanbaru Gesa Perbaikan Infrastruktur Untuk Masyarakat   ●   
  • PASCA PEMILU 2024,KESBANGPOL KAMPAR BERHARAP ORMAS DI KAMPAR KOMITMEN JAGA KAMTIBMAS TETAP KONDUSIF   ●   
Rois Reses di Labuh Baru Timur, Warga Keluhkan Persoalan PPDB
Kamis 20 Juli 2023, 17:30 WIB
Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi PKS, Rois SAg saat melaksanakan resesdi di Jalan Selamat tepatnya RT 04 RW 10, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki.

PEKANBARU - Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi PKS, Rois SAg, melaksanakan kegiatan reses masa sidang III di Jalan Selamat tepatnya RT 04 RW 10, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki. 

Persoalan PPDB dengan sistem zonasi menjadi keluhan utama yang disampaikan oleh warga dalam agenda jemput aspirasi tersebut. 

Menyikapi keluhan warga, Rois mengatakan bahwa PPDB sistem zonasi merupakan persoalan klasik yang setiap tahunnya menjadi keluhan yang diutarakan oleh masyarakat. Banyaknya anak-anak warga tempatan tak bisa masuk ke SMA Negeri. 

Hal ini lantaran jumlah SMA Negeri di Kota Pekanbaru tak berbanding lurus dengan jumlah yang tamat SMP. Tak dipungkiri masyarakat banyak meminta untuk difasilitasi dan dikomunikasikan dengan Provinsi, sebab SMA Negeri adalah kewenangan Provinsi. 

"Masalah PPDB sistem zonasi ini perlu ditinjau ulang, tetapi ini kebijakan pemerintah pusat dan kami didaerah juga sudah menyuarakan kepada DPRD Provinsi Riau hingga DPR RI terkait banyaknya keluhan masyarakat tentang PPDB sistem zonasi. Kami juga ada menyampaikan melalui Pimpinan DPRD Pekanbaru ketika kunjungan ke Kementerian Pendidikan," kata Rois, Kamis (20/7/2023) 

Anggota DPRD Pekanbaru Dapil VI Kecamatan Senapelan-Payung Sekaki ini juga menyayangkan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru belum sepenuhnya mengalokasikan 20 persen APBD Kota Pekanbaru untuk sektor pendidikan. Padahal, sesuai dengan amanat Undang-undang tentang anggaran bahwa 20 persen dari APBD harus dialokasikan untuk pendidikan.
"Kayaknya anggaran 20 persen dari pemerintah untuk pendidikan itu belum terwujud, masih jauh dari harapan. Begitupun sektor kesehatan. Tentu ini momen bagi Pj Walikota Pekanbaru Muflihun untuk memberikan perhatian serius terhadap dua masalah itu. Seperti BPJS Kesehatan itu masih banyak masyarakat kurang mampu yang belum tersentuh," ungkapnya. 

Selain itu, Rois yang duduk sebagai Sekretaris Komisi IV DPRD Pekanbaru juga menyerap aspirasi dari warga terkait infrastruktur yakni persoalan jalan rusak dan banjir.  

"Sebagian masyarakat itu banyak mengeluhkan soal infrastruktur, terutama di daerah pemilihan (dapil) saya itu dinomor sekiankan. Tentu ini menjadi catatan bagi saya pribadi, apalagi saya tinggalnya di Kelurahan Labuh Baru Barat yang mana Jalan Payung Sekaki itu menjadi sorotan tajam dari warga sekitar dan saya sampaikan kalau itu anggarannya sangat besar sementara kondisi keuangan Pemko itu terbatas," paparnya. 

DPRD Pekanbaru pun terus mendorong Pemko Pekanbaru untuk mencari solusi ditengah banyaknya keluhan masyarakat terkait infrastruktur, salah satunya berkoordinasi dengan Pemprov Riau. 

"Soal infrastruktur ini, saya tidak boleh berdiam diri juga. Ini kan ada solusinya, seharusnya Pemko Pekanbaru dan Pemprov Riau itu duduk bareng. Sering-seringlah berkoordinasi, ini penting untuk bisa mendapatkan bantuan keuangan," tutup Rois. (Galeri)




Editor :
Kategori : DPRD Pekanbaru
Untuk saran dan pemberian informasi kepada katariau.com, silakan kontak ke email: redaksi riaumadain.com
Komentar Anda
Berita Terkait
 
 
Copyrights © 2022 All Rights Reserved by merdeka24.com
Scroll to top