Rabu, 25 Mei 2022

Breaking News

  • Terima Audiensi KPU, Kapolri Komitmen Amankan Seluruh Tahapan Pemilu 2024   ●   
  • Ekspor CPO Kembali Dibuka Pemerintah, Kapolda Riau Warning Mafia   ●   
  • Polda Riau Terima Hibah Tanah 20 Ha Dari Pemkab Kampar, Irjen Iqbal : Terimakasih Saya Kepada Pemkab dan Masyarakat Kampar.   ●   
  • Polda Riau Ringkus 2 Pelaku Pengirim Pekerja Migran Ilegal ke Malaysia, 1 DPO   ●   
  • Ketua PKS Kampar Ajak Semua Elemen Sokong Pj Bupati Kampar Yang Ditunjuk   ●   
Antisipasi Karhutla Tahun Ini, BNPB Dukung Pemprov Riau Lakukan Perencanaan Simulasi
Kamis 17 Maret 2022, 14:03 WIB

PEKANBARU - Mengantisipasi sejak dini, BNPB mendorong para pelaku di Provinsi Riau untuk merencanakan simulasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hal tersebut menyikapi potensi karhutla saat memasuki musim kemarau.

Pada awal tahun 2022 hingga kini data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat rekapitulasi karhutla di wilayah Riau mencapai 421 hektare. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Riau telah mengidentifikasi potensi karhutla hingga akhir tahun ini.

Berdasarkan analisis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), monitoring dinamika atmosfir pada saat iklim wilayah indonesia kondisi  dipengaruhi La Nina lemah-Netral. Kondisi ini menyebabkan musim kemarau tetapi agak basah dari pada normalnya.

Koordinator Data dan Informasi BMKG Wilayah Riau Marzuki menyebutkan kewaspadaan tinggi karhutla masuk awal musim kemarau periode II diprakirakan pada bulan Mei hingga September dengan puncak kemarau diprakirakan pada Juni hingga Juli. Namun demikian kesiapsiagaan berbagai pihak perlu dilakukan sejak Mei hingga September. Pada periode tersebut, wilayah Riau berada pada musim kemarau.

“Namun pada Mei ini merupakan masa peralihan di sebagian wilayah masih berpotensi hujan, atau peralihan dari musim hujan ke kemarau,” jelasnya saat mengikuti perancangan simulasi pengendalian karhutla, Pekanbaru, Provinsi Riau, Kamis (17/3/2022).

Selama kurun waktu 5 tahun (2017 – 2021) rekapitulasi karhutla tertinggi pada tahun 2019 dengan luas 90.550 hektar.

Pemerintah Provinsi Riau telah memiliki rencana kontinjensi penanganan karhulta serta Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Prosedur Tetap Kriteria Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana dan Komando Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Karhutla di Provinsi Riau.

Dalam pengendalian api dan asap, Satgas Pengendalian Karhutla mengutamakan pada pemadaman udara dan darat. Pemadaman udara dilakukan dengan pengeboman air atau _water-bombing_ dan teknologi modifikasi cuaca. Sedangkan pemadaman darat, Satgas menggerakan para personel dari berbagai instansi, termasuk dukungan masyarakat dan lembaga usaha.

Sementara itu, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana BNPB Berton S.P. Panjaitan menyampaikan, salah satu upaya kesiapsiagaan menghadapi karhutla melalui pelaksanaan latihan atau geladi. Geladi karhutla ini diawali melalui simulasi dengan geladi ruang atau table top exercise (TTX).  

“Khusus dalam kegiatan ini akan dilaksanakan geladi ruang yaitu berupa kegiatan table top exercise (TTX) dan command post exercise (CPX) atau yang lebih dikenal dengan geladi posko,” pesan Kepala Pusdiklat PB secara virtual, Selasa lalu (15/3).

Berton menambahkan, diharapkan melalui TTX dan CPX ini pemahaman, pengetahuan serta kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat terhadap potensi bencana karhutla meningkat.

“Serta pemerintah daerah mampu untuk menginisiasi dan memfasilitasi secara mandiri pelaksanaan TTX dan CPX di waktu yang akan datang,” lanjutnya.

Situasi karhutla dapat diperburuk oleh puncak musim kemarau dan kondisi karakteristik gambut di wilayah Riau. Menyikapi potensi karhutla di tengah pandemi Covid-19 perlu dibangun langkah dan upaya penanganan serius sehingga dampak bencana asap dapat dikurangi atau diminimalkan.

Pada proses perencanaan TTX yang akan digelar pada Mei 2022 BNPB mengundang para pelaku pengendalian karhtula Riau antara lain BPBD, TNI, BMKG, Manggala Agni, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Universitas Riau dan lembaga usaha. BNPB berharap perencanaan latihan nantinya dapat dilakukan secara mandiri oleh para pelaku di wilayah Riau.(*)




Editor :
Kategori : Riau
Untuk saran dan pemberian informasi kepada katariau.com, silakan kontak ke email: redaksi riaumadain.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Copyrights © 2022 All Rights Reserved by merdeka24.com
Scroll to top