PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru segera menerapkan pembayaran retribusi sampah secara digital. Namun, aplikasi retribusi sampah masih dalam tahap persiapan.

"Retribusi sampah digital dalam masa persiapan aplikasi. Nanti, warga cukup membayar secara non tunai. Pemungutan retribusi sampah akan dilakukan oleh pihak kecamatan," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru Hendra Afriadi, Kamis (17/3/2022).

Sebelumnya, DLHK dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru menandatangani Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Bank Negara Indonesia (BNI) pada 5 Oktober 2021 lalu. Kerja sama ini dijalin guna mempermudah pembayaran retribusi sampah (DLHK) dan KIR kendaraan (Dishub).

"Kami telah memperbarui kerjasama dengan BNI. Dua dinas teknis juga membuat perjanjian kerja sama (PKS)," kata Walikota Firdaus saat itu.

Dishub bekerja sama dengan BNI Cabang Pekanbaru terkait pembayaran KIR. Sedangkan DLHK juga menandatangani PKS terkait pembayaran retribusi sampah. "Saya harap kerja sama ini dapat ditingkatkan," harap Firdaus.

Di samping itu, Pemko Pekanbaru juga telah memiliki kartu Smart Madani. Kartu ini bisa digunakan untuk berbagai hal. "Kepala Kanwil BNI Faizal mengatakan, Smart Madani merupakan kartu yang sangat spesial. Kartu ini satu-satunya di Indonesia, bahkan di dunia," jelas Firdaus.

Sebab, kartu Smart Madani ini dilahirkan dengan regulasi khusus. Kartu ini dapat digunakan untuk gerakan wajib menabung bagi anak sekolah, penggunaan uang elektronik, dan pelayanan publik.

"Saya harapkan juga fungsi kartu ini lebih ditingkatkan di masa depan. Sehingga, kami bisa mendukung program digital nasional," ujar Firdaus.

Diharapkan, Pekanbaru menjadi kota digitalisasi terbaik di Indonesia. Dari hasil evaluasi pertengahan tahun oleh pemerintah pusat, Pekanbaru mendapat peringkat ketiga dalam program digitalisasi nasional.(clc)