PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau agar segera mengirim surat permintaan tambahan kouta Bahan Bakar Minyak (BBM) bio solar ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Permintaan tambahan kuota itu menindaklanjuti kelangkaan BBM Subsidi bio solar di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di kabupaten kota se Riau.

"Jadi kami sudah minta melalui Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Riau agar minta tambahan kuota bio solar ke BPH Migas," kata Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar saat dikonfirmasi solusi Pemprov Riau terkait kelangkaan bio solar di Riau, Sabtu (12/3/2022).  

Sebab Gubri melihat kelangkaan BBM bio solar di Provinsi Riau merupakan dampak dari adanya pengurangan kuota ke Riau. Sehingga dampaknya terjadi antrean panjang di SPBU.

"Karena sesuai apa yang dilaporkan ke saya, memang jatah bio solar Riau tahun ini berkurang. Jadi kami sudah minta nanti ajukan permintaan tambahan kuota ke BPH Migas, agar distribusi BBM bio solar  di Riau yang dilakukan PT Pertamina bisa ditambah lagi, sehingga tidak terjadi kekurangan bio solar di Riau," tukasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Provinsi Riau, Evarefita mengatakan, jika saat ini pihaknya akan segera mengirim surat ke BPH Migas terkait permintaan tambahan kuota bio Solar. Sebab yang menentukan kuota BBM seluruh Indonesia merupakan kewenangan BPH Migas, sedangkan PT Pertamina bertugas mendistribusikan BBM.

"Iya segera kita kirim surat permintaan tambahan kouta ke BPH Migas," kata Evarefita, Sabtu (12/3/2022) di Pekanbaru.

Evarefita menyampaikan, surat permintaan tambahan kuota BBM bio solar akan dikirim setelah pihaknya  melakukan rapat bersama Forkompinda Riau terkait upaya mengatasi kelangkaan serta pengawasan di lapangan.

"Surat kita kirim setelah rapat dengan Forkompinda, supaya BPH Migas juga bisa melihat upaya pemerintah di Riau membantu untuk mengatur BBM bio solar ini," tutupnya.(*)